Jakarta 8/8/2010 (KATAKAMI) Sejujurnya, keputusan Kapolri melakukan mutasi ( promosi ? ) kepada ratusan orang perwira tinggi dan perwira menengah Polri tanggal 5 Agustus 2010 lalu lewat Keputusan nomor KEP/479/VIII/2010 tidak sah.
Mengapa disebut tidak sah ?
Tiga bulan sebelum seseorang memasuki masa purna bhakti maka diberlakukan penerapan Masa Persiapan Pensiun (MPP).
BHD dilahirkan di Bogor tanggal 10 Oktober 1952. Ia pensiun tepat di hari ulang tahunnya yang ke 58 bulan Oktober mendatang. Tetapi secara admninistrasi, pemberlakukan masa pensiun untuk BHD efektif berlaku tanggal 1 November 2010.
Itu artinya mulai tanggal 1 Agustus 2010 lalu, Jenderal BHD sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
Apakah pantas, jika seorang pimpinan yang sudah mau memasuki masa akhir kekuasaan dan kejayaannya dibenarkan menanda-tangani keputusan promosi jabatan kepada siapa saja yang ingin dipromosikannya ?
Memang, Polri memiliki Dewan Wanjak (Kepangkatan & Jabatan).
Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri
Setiap keputusan untuk melakukan promosi jabatan, kenaikan pangkat atau mutasi bagi jajaran kepolisian, harus melalui proses Wanjak ini.
Tetapi, keputusan akhir dan tanda tangan yang dibutuhkan untuk melegalkan kebijakan promosi atau mutasi tadi ada di tangan Kapolri.
Sehingga akan menjadi sangat rancu, siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas untuk diberikan kesempatan emas promosi jabatan atau mutasi.
Kalau dalam satu TR (Telegram Rahasia) yang dikeluarkan Kapolri dipromosikan dan dimutasikan sedikitnya 500 orang, maka bayangkan berapa ribu orang yang bisa dipromosikan dan dimutasikan oleh BHD sampai nanti ia memasuki masa pensiun ?
Busyet, bisa ribuan orang !
Bagaimana menyeleksi ribuan orang yang seakan kejatuhan durian runtuh kalau sistem permutasian dilakukan tertutup dan sepihak di tangan Kapolri ?
Kritikan ini bukan untuk menghalangi Polri melaksanakan sistem mereka dalam rangka TOUR OF DUTY, TOUR OF AREA.
Tetapi, tidak ada yang bisa memastikan apakah dari semua orang yang dipromosikan dan dimutasikan itu, memang pantas untuk diberi kesempatan emas tersebut.
Ambisi pribadi bisa jadi akan mendominasi setiap penunjukkan Kapolri terhadap para bawahan yang dipilihnya untuk diberi posisi-posisi strategis.
Jangan sampai ada UDANG DI BALIK REMPEYEK eh DI BALIK BATU !
Foto : Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri
Berdasarkan Keputusan Kapolri nomor KEP/479/VIII/2010 itu, nama-nama yang tercantun mendapatkan promosi jabatan, kebaikan pangkat & mutasi antara lain adalah :
1. Kapolda Jawa Tengah dari Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo kepada Irjen Pol Edward Aritonang.
2. Kapolda Jawa Timur dari Irjen Pol Pratiknyo diserahkan kepada Irjen Pol Badrodin Haiti.
3. Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Adang Rochyana kepada Irjen Pol Waenal Usman.
4. Kapolda Sulawesi Utara dari Brigjen Pol Hertian Aristarkus kepada Kombes Pol Carlo Tewu.
5. Kapolda Bali dari Irjen Pol Sutisna kepada Irjen Pol Hadiatmoko.
6. Kapolda DIY dari Brigjen Pol Sunaryono kepada Brigjen Pol Sutarsa.
7. Kapolda Jambi dari Brigjen Pol Dadang Garhadi Karnasaputra kepada Brigjen Pol Bambang Suparsono.
8. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Erwin PL Tobing kepada Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan.
9. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Sukawardi Dahlan kepada Brigjen Pol Sigit Sudarmanto.
2. Kapolda Jawa Timur dari Irjen Pol Pratiknyo diserahkan kepada Irjen Pol Badrodin Haiti.
3. Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Adang Rochyana kepada Irjen Pol Waenal Usman.
4. Kapolda Sulawesi Utara dari Brigjen Pol Hertian Aristarkus kepada Kombes Pol Carlo Tewu.
5. Kapolda Bali dari Irjen Pol Sutisna kepada Irjen Pol Hadiatmoko.
6. Kapolda DIY dari Brigjen Pol Sunaryono kepada Brigjen Pol Sutarsa.
7. Kapolda Jambi dari Brigjen Pol Dadang Garhadi Karnasaputra kepada Brigjen Pol Bambang Suparsono.
8. Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Erwin PL Tobing kepada Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan.
9. Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Sukawardi Dahlan kepada Brigjen Pol Sigit Sudarmanto.
Sementara, 5 pejabat Mabes Polri yang diganti adalah;
1. Deputi Operasi Kapolri dari Irjen Pol S Wenas kepada Irjen Pol Soenarko.
2. Kadiv Humas Polri dari Irjen Pol Edward Aritonang kepada Brigjen Pol Iskandar Hasan.
3. Kadiv Pembinaan Hukum (Binkum) dari Irjen Pol Badrodin Haiti kepada Brigjen Pol Muji Waluyo.
4. Kadiv Telematika dari Irjen Pol Yudi Sus Hariyanto kepada Brigjen Pol Robert Aritonang.
5. Deputi Logistik (Delog) Mabes Polri dari Irjen Pol Joko Sardono kepada Irjen Pol Uid Sus Hariyanto.
2. Kadiv Humas Polri dari Irjen Pol Edward Aritonang kepada Brigjen Pol Iskandar Hasan.
3. Kadiv Pembinaan Hukum (Binkum) dari Irjen Pol Badrodin Haiti kepada Brigjen Pol Muji Waluyo.
4. Kadiv Telematika dari Irjen Pol Yudi Sus Hariyanto kepada Brigjen Pol Robert Aritonang.
5. Deputi Logistik (Delog) Mabes Polri dari Irjen Pol Joko Sardono kepada Irjen Pol Uid Sus Hariyanto.
Ini baru nama-nama jajaran perwira tinggi.
Belum termasuk nama-nama perwira menengah.
Tidak ada transparansi dari kebijakan soal promosi jabatan, mutasi dan kenaikan pangkat sebab biasanya akan ditutup-tutupi karena hal semacam ini dianggap sebagai rahasia institusi.
Hal semacam ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan tudingan diberlakukan sistem “GARAGE SALE” alias obral murah.
Silahkan saja memasukkan hal permutasian ini ke dalam skup rahasia institusi.
Tetapi, masyarakat berhak menuntut transparansi dan asas keadilan bagi pemberlakukan promosi jabatan, kenaikan pangkat dan mutasi.
Jangan sampai ada faktor LIKE OR DISLIKE.
Jangan sampai ada faktor KEDEKATAN atau BALAS BUDI dari Kapolri kepada orang-orang terdekatnya menjelang memasuki masa pensiun.
Polri bukan milik Jenderal BHD seorang.
Disitulah dibutuhkan kontrol sosial dari parlemen, Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan (termasuk juga) dari media massa.
Sekali lagi, apakah pantas seorang Kapolri yang sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) di izinkan membuat kebijakan dan mengeluarkan Surat Keputusan soal promosi jabatan, kenaikan pangkat dan permutasian di jajaran Kepolisian.
Yang ingin disampaikan disini, tegakkanlah asas keadilan kepada semua anggota Kepolisian.
Foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden SBY perlu memperhatikan masalah ini sebab POLRI berada langsung dibawah Presiden.
Cegah dan larang Jenderal BHD mengeluarkan lagi Keputusan Resmi soal promosi jabatan, kenaikan pangkat dan atau permutasian di kalangan POLRI pasca keputusan yang dibuatnya baru-baru ini.
Ketegasan Presiden dibutuhkan untuk mencegah RESISTENSI dari kebijakan yang dikeluarkan BHD di masa-masa akhir kekuasaannya sebagai Tri Brata 1.
Iya kalau keputusannya mempromosikan, menaikkan jabatan & memutasikan itu tidak diprotes banyak kalangan.
Bagaimana kalau ada RESISTENSI ?
Baru diumumkan hari Jumat (6/8/2010) saja, sehari kemudiannya sudah diprotes oleh Indonesian Police Watch (IPW) terkait masuknya nama-nama perwira tinggi yang tersandung kasus rekening montok ( baca : Super Gendut ).
“Kami memprotes mutasi perwira Polri baru lalu karena mencederai rasa keadilan masyarakat. Beberapa pemilik rekening gendut mendapat jabatan strategis seperti Kapolda,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, kepada detikcom, Sabtu (7/8/2010).
Foto : Neta S Pane (Ketua Presidium IPW)
Lebih lanjut, Neta S. Pane mengatakan juga kepada KATAKAMI.COM bahwa Kapolri BHD memang memanfaatkan keputusan soal MUTASI ini untuk balas budi dan menyenangkan hati orang-orang terdekatnya selama ini.
Mengutip istilah dari Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang disampaikan di hadapan peserta Rakernas PDI Perjuangan baru-baru ini bahwa republik ini sudah menjadi republik KACAU BALAU karena banyaknya tabung gas yang MBELEDOS (meledak), Polri bukannya konsentrasi menangani masalah ini tetapi justru asyik-asyikan mau obrak pangkat dan jabatan.
Apakah itu pantas ?
Hanya dalam hitungan hari, rakyat Indonesia akan memasuki BULAN SUCI RAMADHAN.
Polri bukannya meningkatkan kinerja mereka untuk membuat situasi di tengah masyarakat ini menjadi lebih aman, nyaman, tenteram dan bebas dari TEROR MBELEDOS tadi, ini justru Kapolrinya asyik mau menaikkan pangkat dan jabatan bawahan di detik-detik akhir masa kekuasaannya.
Apakah Saudara Jenderal Bambang Hendarsi Danuri tidak punya SENSE OF CRISIS ?
Hei, buka mata kalian Polri, lihat dan saksikan penderitaan rakyat Indonesia.
Rakyat bertumbangan.
Bermatian.
Foto : Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri memang tepat sekali menggambarkan bahwa republik ini seakan sudah menjadi republik KACAU BALAU.
Republik Mbeledos ?
Kondisi ini sudah menjadi TEROR yang sangat menghancurkan semua tatanan kehidupan rakyat yang semakin penuh penderitaan berkepanjangan.
Enak-enakan kalian obral pangkat dan jabatan !
Rakyat lagi terteror oleh “TERORIS MBELEDOS” tadi, tiba-tiba Densus 88 Anti Teror “kambuh lagi” seperti tahun lalu yaitu mengeksploitasi penanganan terorisme untuk jadi jualan kecap di media massa.
Densus, Densus, kalian sudah mau dibubarkan, masih juga punya keberanian untuk action disana sini.
Iya kalau yang ditangkap itu memang benar-benar teroris, bagaimana kalau patut dapat diduga semua itu adalah rekayasa belakaka ?
Pakai akal dong kalau mau jualan kecap !
Mari kita analisa dari sisi psikologis terhadap kalangan radikal Islam yang mengatas-namakan jihad untuk melakukan peledakan bom di masa-masa lampau.
Kadar ke-Islaman mereka sesungguhnya sudah baik tetapi mereka kurang tepat dalam menterjemahkan misi dari jihad itu sendiri.
Kalangan radikal islam itu, sudah pasti sedang mempersiapkan diri untuk memasuki BULAN SUCI RAMADHAN.
Bulan yang penuh berkah bagi umat Islam di seluruh dunia.
Tidak akan ada umat Islam yang mau membunuh atau berbuat dosa di BULAN SUCI RAMADHAN (termasuk hari-hari menjelang RAMADHAN).
Marhaban ya Ramadhan.
Ramadhan Kareem.
Umat Islam akan mengumandangkan salam “MARHABAN YA RAMADHAN”.
Selamat datang bulan suci Ramadhan.
Jadi, jangan aneh-anehlah kalian Densus !
Persiapkan saja diri kalian masing-masing menjelang pembubaran resmi.
Dan banyak-banyaklah berdoa agar Presiden AS Barack Hussein Obama berkenan atau bisa bermurah hati memberikan bantuan kepada Polri (sesuai yang diharapkan Polri untuk cikal bakal pembentukan CRISIS RESPOND TEAM, satuan baru yang sedang dilatih di Amerika untuk dibentuk di Indonesia).
Indonesia sudah cukup babak belur dengan semua jualan kecap soal terorisme.
Presiden SBY perlu menyingkirkan Kalakhar BNN Komjen Gories Mere dari Tim Anti Teror Polri sebab dalam struktur organisasinya yang terbaru Badan Narkotika Nasional (BNN) mendadak dibuat menjadi berada dibawah (kendali langsung) Presiden.
Foto : Memoar Ali Imron (terpidana kasus Bom Bali I) yang di anak-emaskan Polri
Lucu, ada seorang perwira tinggi yang (sudah untung dikasih jabatan) sebagai Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi malah nyangsang dalam teknis pelaksanaan tugas-tugas Densus 88 Anti Teror.
Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang terpidana teroris (MUHAMMAD JIBRIL) dalam persidangannya beberapa waktu lalu, Komjen Gories Mere yang memimpin langsung penyiksaan fisik (diantaranya pemukulan brutal, ditelanjangi sampai bugil seratus persen, lalu difoto).
Terpidana teroris itu dipaksa menanda-tangani BAP sesuai kemauan Komjen Gories Mere.
Kalau menolak maka foto-foto bugil dalam keadaan babak belur (setelah di hajar Densus) diancam akan disebar-luaskan.
Pria flores yang patut dapat diduga terlibat dalam pembekingan Bandar Narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS ini masih saja ikut melakukan investigasi dan penyidikan kasus-kasus terorisme.
Hei Gories Mere, anda pikir anda siapa ?
Anda pikir, anda jagoan paling hebat di negara ini sehingga anda merasa berhak menganiaya siapapun hingga babak belur dan wajib mengikuti kemauan anda dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus-kasus terorisme ?
Tahu diri dong sedikit !
Jabatan anda di BNN saja, sudah pantas untuk diganti.
Anda sudah terlalu lama bercokol di BNN dan tidak ada prestasi yang maksimal.
Tidak usah anda siksa kalangan umat Islam atas nama penanganan terorisme.
Tugas utama anda di BNN, justru tidak anda laksanakan.
Penuhi janji BNN untuk menangkap kembali Bandar Narkoba (tingkat internasional) Liem Piek Kiong yang patut dapat diduga sudah diloloskan dari jerat hukum sebanyak 3 kali berturut-turut.
Dengan kata lain, perwira tinggi yang pernah dikaitkan juga namanya dengan dugaan PENCURIAN barang bukti narkoba 13,5 sabu tahun 2006, sudah saatnya disingkirkan dari BNN dan Tim Anti Teror Polri.
Ia sudah diberi kesempatan menduduki jabatan di BNN selama 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan.
Tidak pantas, seorang Jenderal bintang 3 ikut campur di lapangan melakukan penyidikan dan apalagi sampai ikut memerintahkan penyiksaan fisik kepada tersangka.
Patut dipertanyakan, kalau ada polisi sebrutal ini, apakah ia memang seorang polisi atau MAFIA BAR BAR yang menyamar jadi Polisi ?
Rakyat Indonesia sudah TERTEROR oleh TRAGEDI MBELEDOS beberapa bulan terakhir ini.
Masak rakyat mau diteror lagi ?
Jangan ganggu umat Islam di negara ini untuk memasuki bulan suci Ramadhan dengan hati yang tenang.
Ya, Marhaban Ya Ramadhan, selamat datang bulan suci Ramadhan.
Hendaklah rahmat dan berkah menjelang bulan suci Ramadhan ini diberikan Tuhan kepada jajaran Kepolisian Indonesia ini supaya jangan semaunya dalam bertindak dan bertugas.
Jangan sok baik hati mengobral pangkat dan jabatan.
Jangan sok hebat dan haus pemberitaan sehingga jualan kecap (lagi) soal kasus terorisme.
Cape deh.
Mual rasanya kalau aparat di negeri ini bertindak semaunya sementara rakyat hidup dibawah tekanan dan teror kehidupan yang berkepanjangan.
Ibarat sedang bersedih hati menyaksikan penderitaan rakyat Indonesia, teringatlah kita dengan gaya penjaja barang obralan di pasar-pasar tradisional, “Seribu Tiga Seribu Tiga”.
Alamak, ngeri kali !
(MS)
source : www.katakami.com
DAPATKAN APLIKASI STORY OF MUSLIMHEROES UNTUK HP NOKIA 5800 ANDA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar